Tugas Akhir » Detail Tugas Akhir
Regulasi Poligami dalam Undang-undang No 1/1974 tentang Pewrkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang),
Penulis : M Anas Kholis
Tahun : 2012
Fakultas : Pasca Sarjana
Jurusan : S2 Ahwal Syakhshiyah
Pembimbing : 1) Dr. H. Roibin, M.HI.  2) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag.  
Kata Kunci : Poligami, Undang-undang No 1/1974, Kompilasi Hukum Islam, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Konstruksi Sosial.
Dalam perspektif perempuan pada umumnya, poligami merupkan suatu tindakan yang tercela dan sangat bertentangan dengan instink perempuan, yang lebih senang dimonogami daripada dipoligami. Sehingga kebanyakan mereka lebih memilih mengambil jalan cerai daripada harus dipoligami. Oleh karenaya, dalam hal ini pemerintah mengatur poligami dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI, yang mana keduanya merupakan manifestasi dari fiqih Indonesia yang mengakomodir kebutuhan perempuan dalam masalah poligami khususnya. Disamping itu juga eksistensi regulasi tersebut dianggap sebagai rambu-rambu, agar pihak suami tidak berbuat seenaknya saja terhadap isteri. Hal ini sangat kontradiktif dengan cara pandang muslimah HTI yang justru menolak secara konfrontatif regulasi tersebut sebagai payung yang melindungi eksistensi perempuan di Indonesia. Karena dinilai bertentangan dengan doktrin teologis agama islam. UU No 1 tahun 1974 dan KHI ini cenderung mempersulit praktek poligami sehingga bermuara pada pemakruhan bahkan pengharaman poligami. Di samping itu juga, dalam persepsi muslimah HTI Kota Malang, poligami merupakan syariat Tuhan yang tersimpan hikmah sangat besar, yaitu mengurangi praktek prostitusi yang kebanyakan dilakukan oleh para suami yang tidak puas dengan satu isteri saja. Sehingga apapun alasanya, secara teologis-normatif seorang
muslimah HTI dengan senang hati akan mendukung suaminya yang menghendaki poligami. Walaupun secara insting feminimitasnya mereka muslimah HTI juga pada dasarnya merasa berat untuk menerima praktek poligami tersebut. Penerimaan muslimah HTI seperti ini dalam kajian gender disebut sebagai voluntary discrimination atau diskrimanasi sukarela.
Sebagaimana Teh Ninih istri Abdullah Gyimnastiar, yang pada awalnya secara lipstikisasi menerima suaminya untuk poligami, akan tetapi berujung dengan perceraian. Hal ini mengindikasikan bahwa ideologi pro poligami bagi perempuan HTI hanyalah wacana saja. Namun yang menarik untuk diteliti adalah, latar sosio-ritual-keagamaan muslimah HTI yang pro dengan ideologi poligami tentunya tidak secara instan terbangun begitu saja dan mengkristal dalam sistem kognisi mereka untuk menerima poligami sebagai paham yang
disyariatkan oleh Tuhan. Akan tetapi dalam penerimaan tersebut, muslimah HTI sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial dalam organisasi mereka. Sementara kembang kempisnya organisasi tersebut tidak pernah terlepas dari injeksi pemahaman dan hegomoni budaya patriarkhi. Konfrontasi antara fakta dan idealita inilah yang menjadikan tesis ini layak untuk dijadikan sebagai penelitian tesis. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana Konstruksi Sosial muslimah HTI terhadap regulasi poligami dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? Mengapa muslimah HTI menolak poligami dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan didukung data kepustakaan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu bagaimana menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan tentang aktivitas dan rutinitas kajian yang dilakukan oleh para muslimah HTI kota Malang di lapangan. Sedangkan Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah naturalistic paradigm atau paradigma definisi social, dengan menggunakan konstruksi social Berger sebagai sebuah perspektif dalam penelitian ini. Sementara hasil dan temuan penelitian dalam tesis ini adalah, Pertama; Menurut muslimah HTI regulasi poligami dalam UU no 1 tahun 1974 dan KHI tidak layak untuk dijadikan sebagai rujukan hukum di Indonesia, sebab secara teologis normatif pasa-perpasal yang tertuang dalam kedua regulasi tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Kedua; Disamping aspek teologis yang mempengaruhi mereka menolak kedua regulasi tersebut, aspek Konstruksi politis juga memberikan dampak yang sangat signifikan terkait penolakanya terhadap regulasi poligami dalam UU no 1 tahun 1974 dan KHI. Mereka menggangap bahwa kedua regulasi tersebut merupakan produk hukum kafir barat yang
sengaja ingin menelanjangi Islam dengan argumentasi feminismenya, hal ini terbukti dari penghraman mereka terhadap poligami dan pembolehan mereka terhadap praktek zina dan perselingkuhan.
Ketiga; Selain konstruk politis yang menjadikan muslimah HTI pro dengan poligami adalah pengaruh konstruksi sosio-kultural muslimah HTI di tengah kehidpan masrakat Indonesia yang serba menjunjung tinggi budaya patriarkhi. Dalam konstruksi sosiokulturalnya muslimah HTI menegaskan bahwa poligami dipandang sebagai model perkawinan yang sangat humanis karena dinilai banyak terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, seperti Poligami dapat menekan angk perselingkuhan dan perzinahan Keempat; berdasarkan semua informan muslimah HTI yang kami wawancarai, ternyata terdapat jawaban yang varian dari penolakanya terhadap rgulasi poligami dalam UU no 1 tahun 1974 dan KHI. Dalam varian jawaban tersebut penelti mengklasifikasikan tipologinya berdasakan 1. muslimah aktivis dan non aktivis, 2. muslimah berstatus kawin dan belum.

Laporkan Error || Halaman Sebelumnya